Wednesday 15 February 2012
09:29
Redefenisi Gerakan Mahasiswa
Oleh: Aiyub Bustamam
TAHUN 1998, sekitar 14 tahun silam, menjadi tonggak kelahiran gerakan-gerakan besar mahasiswa di seluruh Indonesia, dengan isu reformasi menjadi kompas arah perjuangan. Isu-isu sentral, seperti penurunan presiden Soeharto yang digulirkan oleh mahasiswa di Jakarta, turut memberikan rangsangan daya kritis kepada seluruh mahasiswa di Nusantara, termasuk Aceh.
Di Aceh, misalnya, kesadaran akan penindasan dan ketidakadilan yang telah dilakukan oleh pemerintahan Orde Baru di bawah pimpinan presiden Soeharto, menjadi titik awal perjalanan gerakan moral mahasiswa. Gerakan ini kemudian berlanjut ke fase-fase berikutnya yang lebih berorientasi kepada kepentingan masyarakat Aceh secara lokal.
Gerakan moral mahasiswa Aceh pada awalnya bermula dari diskusi-diskusi kecil di kampus sebagai proses penyadaran bagi masyarakat kampus, terutama di Darussalam (IAIN dan Unsyiah). Untuk menggugah daya kritis mahasiswa, para tokoh mahasiswa saat itu juga menggelar mimbar bebas secara intensif, sebagai wujud perlawanan terhadap pemerintahan Orde Baru, seperti tuntutan pencabutan status Daerah Operasi Militer (DOM) --yang akhirnya dicabuta pada 7 Agustus 1998.
Pasca-DOM, konflik Aceh bukannya mereda, tapi semakin memanas dan membuat masyarakat hidup dalam tekanan yang bertubi-tubi, mulai dari fenomena korban jiwa dari kalangan sipil yang terus berjatuhan, pengungsi, kontak senjata, orang hilang, hingga fenomena pembakaran bangunan pemerintah dan fasilitas publik yang hampir tak terhitung jumlahnya. Semua itu telah membuat roda kehidupan masyarakat Aceh waktu itu menjadi timpang.
Di sini, peran mahasiswa juga tidak sedikit. Kedekatan mahasiswa dengan rakyat hingga ke lapisan paling bawah, turut memberikan spirit tersendiri dalam memperjuangkan gencatan senjata antara kelompok yang bertikai kala itu. Tak berlebihan kalau dikatakan bahwa ini satu bentuk kepekaan sosial mahasiswa sebagai generasi muda Aceh terhadap realitas sosial di sekelilingnya.
Wacana referendum
Ketika beragam aksi massa yang dilakukan tidak bisa menggugah perhatian pemerintah baik pusat maupun daerah saat itu, maka para mahasiswa bersama komponen masyarakat Aceh lainnya pun menggagas aksi besar-besaran dengan menggulirkan isu referendum yang membuat mata dunia ikut terbeliak. Wacana ini mendapatkan respons yang luar biasa dari masyarakat Aceh hingga ke pelosok desa terpencil.
Perwujudan dari wacana tersebut adalah pelaksanaan Sidang Umum Masyarakat Pejuang Referendum Aceh (SU-MPR Aceh) di Mesjid Raya Baiturrahman pada 8 November 1999 yang dihadiri oleh hampir 2 juta rakyat Aceh. Akhirnya semua pihak mulai serius dalam menyelesaikan persoalan Aceh, karena pandangan dunia internasional sudah tertuju ke bumi Serambi Mekkah ini.
Setelah MoU Helsinki ditandatangani pada 15 Agustus 2005, segala bentuk konflik bersenjata di Aceh dihentikan. Perdamaian menjadi bahasa sehari-hari masyarakat dalam memandang Aceh hari ini. Aceh berhasil menjadi faktor pembeda dari daerah-daerah lain di Indonesia dalam realitas politik lokal, mulai dari calon independen hingga lahirnya partai politik lokal.
Lalu, di mana peran mahasiswa dalam era ini? Terlepas dari segala keberhasilan Aceh dalam menjalankan sistem politik baru dan menjadi contoh bagi daerah lain, faktanya masih begitu banyak persoalan-persoalan mendasar yang masih memerlukan perhatian dan peran serta mahasiswa dalam mewujudkan kondisi sosial masyarakat yang lebih bermartabat dan berkeadilan.
Pascaperdamaian, semua permasalahan Aceh menjadi berbeda dibandingkan dengan era konflik dan membutuhkan cara penyelesaian yang berbeda pula, sehingga konsep gerakan moral mahasiswa juga menjadi penting untuk didefenisikan kembali supaya bisa seiring dan sejalan dengan kebutuhan problematika sosial kekinian, ditambah lagi, kultur dunia kemahasiswaan dulu dengan sekarang mengalami pergeseran nilai yang cukup signifikan.
Imbas globalisasi
Hal tersebut tidak terlepas dari kondisi Aceh yang semakin terbuka, sehingga imbas globalisasi menjadi semakin mudah dan cepat berdampak pada cara pandang mahasiswa saat ini. Sebab, pada dasarnya kita tidak bisa memberikan justifikasi secara sepihak, mengapa mahasiswa sekarang secara umum menjadi sangat apatis terhadap lingkungan sekitarnya.
Tentunya, masih ada beragam pula faktor eksternal yang turut memberikan implikasi pada budaya dan nilai-nilai yang hidup di kampus hari ini. Mulai dari identitas yang semakin mengabur, penetrasi budaya luar yang tidak diimbangi filtrasi memadai, sampai pada perkembangan teknologi informasi yang menciptakan kelalaian kolektif karena sering tidak ditempatkan pada fungsi yang obyektif.
Walaupun ada gerakan kecil-kecilan yang pernah dilakukan mahasiswa sekarang, hal itu kebanyakan tidak terlepas dari kepentingan segelintir elite politik yang memiliki ‘kaki-tangan’ di kampus. Demo mahasiswa saat ini tidak lain adalah “alat pengeras suara” partai politik atau elite tertentu untuk menyerukan politik nya.
Karena itu pula kemudian, tak heran jika semua gagasan segar dan konstruktif serta sejalan dengan kepentingan publik yang menjadi ciri khas mahasiswa dulu, jarang kita temukan hari ini. Gagasan yang diperjuangkan sekarang hanyalah “titipan” semata. Akhirnya mahasiswa pun mengalami kegamangan secara kolektif dalam memainkan peran dan fungsinya dalam struktur sosial.
Mengaca pada realitas dunia mahasiswa saat ini, maka perlu kiranya dihidupkan kembali forum-forum diskusi yang menjadi tradisi intelektual untuk mencerdaskan dan menumbuhkan kepekaan sosial. Mahasiswa harus mampu mendefinisikan kembali perannya dalam struktur sosial masyarakat Aceh, sehingga format gerakan moral mahasiswa bisa menemukan bentuknya sesuai dengan konteks kekinian.
Perlu konsepsi ulang
Kalau dulu lebih menekankan pada aksi masif politis karena kondisi saat itu memang meniscayakan jalan itu, maka untuk saat ini perlu konsepsi ulang yang tentunya memiliki tingkat efektifitas yang sesuai dengan zamannya, karena gerakan moral bukanlah semata-mata perjuangan massa saja, tapi juga segala bentuk konstruk sosial lainnya yang patut diperhatikan secara seksama.
Redefenisi gerakan moral mahasiswa aceh menjadi wacana yang harus terus digulirkan di kalangan insan kampus supaya mahasiswa sekarang bisa memahami realitas sosial aceh saat ini dan bisa menemukan dimana posisinya dalam struktur sosial, serta tidak gamang dalam memainkan perannya. Hal ini butuh perhatian terutama para tokoh mahasiswa yang memiliki pengaruh dalam kelompoknya masing-masing untuk menyatukan persepsi dan menggalang solidaritas bersama dengan menghidupkan tradisi intelektual demi menggagas masa depan bangsa yang lebih baik dan bermartabat.
* Penulis adalah Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Banda Aceh.
TAHUN 1998, sekitar 14 tahun silam, menjadi tonggak kelahiran gerakan-gerakan besar mahasiswa di seluruh Indonesia, dengan isu reformasi menjadi kompas arah perjuangan. Isu-isu sentral, seperti penurunan presiden Soeharto yang digulirkan oleh mahasiswa di Jakarta, turut memberikan rangsangan daya kritis kepada seluruh mahasiswa di Nusantara, termasuk Aceh.
Di Aceh, misalnya, kesadaran akan penindasan dan ketidakadilan yang telah dilakukan oleh pemerintahan Orde Baru di bawah pimpinan presiden Soeharto, menjadi titik awal perjalanan gerakan moral mahasiswa. Gerakan ini kemudian berlanjut ke fase-fase berikutnya yang lebih berorientasi kepada kepentingan masyarakat Aceh secara lokal.
Gerakan moral mahasiswa Aceh pada awalnya bermula dari diskusi-diskusi kecil di kampus sebagai proses penyadaran bagi masyarakat kampus, terutama di Darussalam (IAIN dan Unsyiah). Untuk menggugah daya kritis mahasiswa, para tokoh mahasiswa saat itu juga menggelar mimbar bebas secara intensif, sebagai wujud perlawanan terhadap pemerintahan Orde Baru, seperti tuntutan pencabutan status Daerah Operasi Militer (DOM) --yang akhirnya dicabuta pada 7 Agustus 1998.
Pasca-DOM, konflik Aceh bukannya mereda, tapi semakin memanas dan membuat masyarakat hidup dalam tekanan yang bertubi-tubi, mulai dari fenomena korban jiwa dari kalangan sipil yang terus berjatuhan, pengungsi, kontak senjata, orang hilang, hingga fenomena pembakaran bangunan pemerintah dan fasilitas publik yang hampir tak terhitung jumlahnya. Semua itu telah membuat roda kehidupan masyarakat Aceh waktu itu menjadi timpang.
Di sini, peran mahasiswa juga tidak sedikit. Kedekatan mahasiswa dengan rakyat hingga ke lapisan paling bawah, turut memberikan spirit tersendiri dalam memperjuangkan gencatan senjata antara kelompok yang bertikai kala itu. Tak berlebihan kalau dikatakan bahwa ini satu bentuk kepekaan sosial mahasiswa sebagai generasi muda Aceh terhadap realitas sosial di sekelilingnya.
Wacana referendum
Ketika beragam aksi massa yang dilakukan tidak bisa menggugah perhatian pemerintah baik pusat maupun daerah saat itu, maka para mahasiswa bersama komponen masyarakat Aceh lainnya pun menggagas aksi besar-besaran dengan menggulirkan isu referendum yang membuat mata dunia ikut terbeliak. Wacana ini mendapatkan respons yang luar biasa dari masyarakat Aceh hingga ke pelosok desa terpencil.
Perwujudan dari wacana tersebut adalah pelaksanaan Sidang Umum Masyarakat Pejuang Referendum Aceh (SU-MPR Aceh) di Mesjid Raya Baiturrahman pada 8 November 1999 yang dihadiri oleh hampir 2 juta rakyat Aceh. Akhirnya semua pihak mulai serius dalam menyelesaikan persoalan Aceh, karena pandangan dunia internasional sudah tertuju ke bumi Serambi Mekkah ini.
Setelah MoU Helsinki ditandatangani pada 15 Agustus 2005, segala bentuk konflik bersenjata di Aceh dihentikan. Perdamaian menjadi bahasa sehari-hari masyarakat dalam memandang Aceh hari ini. Aceh berhasil menjadi faktor pembeda dari daerah-daerah lain di Indonesia dalam realitas politik lokal, mulai dari calon independen hingga lahirnya partai politik lokal.
Lalu, di mana peran mahasiswa dalam era ini? Terlepas dari segala keberhasilan Aceh dalam menjalankan sistem politik baru dan menjadi contoh bagi daerah lain, faktanya masih begitu banyak persoalan-persoalan mendasar yang masih memerlukan perhatian dan peran serta mahasiswa dalam mewujudkan kondisi sosial masyarakat yang lebih bermartabat dan berkeadilan.
Pascaperdamaian, semua permasalahan Aceh menjadi berbeda dibandingkan dengan era konflik dan membutuhkan cara penyelesaian yang berbeda pula, sehingga konsep gerakan moral mahasiswa juga menjadi penting untuk didefenisikan kembali supaya bisa seiring dan sejalan dengan kebutuhan problematika sosial kekinian, ditambah lagi, kultur dunia kemahasiswaan dulu dengan sekarang mengalami pergeseran nilai yang cukup signifikan.
Imbas globalisasi
Hal tersebut tidak terlepas dari kondisi Aceh yang semakin terbuka, sehingga imbas globalisasi menjadi semakin mudah dan cepat berdampak pada cara pandang mahasiswa saat ini. Sebab, pada dasarnya kita tidak bisa memberikan justifikasi secara sepihak, mengapa mahasiswa sekarang secara umum menjadi sangat apatis terhadap lingkungan sekitarnya.
Tentunya, masih ada beragam pula faktor eksternal yang turut memberikan implikasi pada budaya dan nilai-nilai yang hidup di kampus hari ini. Mulai dari identitas yang semakin mengabur, penetrasi budaya luar yang tidak diimbangi filtrasi memadai, sampai pada perkembangan teknologi informasi yang menciptakan kelalaian kolektif karena sering tidak ditempatkan pada fungsi yang obyektif.
Walaupun ada gerakan kecil-kecilan yang pernah dilakukan mahasiswa sekarang, hal itu kebanyakan tidak terlepas dari kepentingan segelintir elite politik yang memiliki ‘kaki-tangan’ di kampus. Demo mahasiswa saat ini tidak lain adalah “alat pengeras suara” partai politik atau elite tertentu untuk menyerukan politik nya.
Karena itu pula kemudian, tak heran jika semua gagasan segar dan konstruktif serta sejalan dengan kepentingan publik yang menjadi ciri khas mahasiswa dulu, jarang kita temukan hari ini. Gagasan yang diperjuangkan sekarang hanyalah “titipan” semata. Akhirnya mahasiswa pun mengalami kegamangan secara kolektif dalam memainkan peran dan fungsinya dalam struktur sosial.
Mengaca pada realitas dunia mahasiswa saat ini, maka perlu kiranya dihidupkan kembali forum-forum diskusi yang menjadi tradisi intelektual untuk mencerdaskan dan menumbuhkan kepekaan sosial. Mahasiswa harus mampu mendefinisikan kembali perannya dalam struktur sosial masyarakat Aceh, sehingga format gerakan moral mahasiswa bisa menemukan bentuknya sesuai dengan konteks kekinian.
Perlu konsepsi ulang
Kalau dulu lebih menekankan pada aksi masif politis karena kondisi saat itu memang meniscayakan jalan itu, maka untuk saat ini perlu konsepsi ulang yang tentunya memiliki tingkat efektifitas yang sesuai dengan zamannya, karena gerakan moral bukanlah semata-mata perjuangan massa saja, tapi juga segala bentuk konstruk sosial lainnya yang patut diperhatikan secara seksama.
Redefenisi gerakan moral mahasiswa aceh menjadi wacana yang harus terus digulirkan di kalangan insan kampus supaya mahasiswa sekarang bisa memahami realitas sosial aceh saat ini dan bisa menemukan dimana posisinya dalam struktur sosial, serta tidak gamang dalam memainkan perannya. Hal ini butuh perhatian terutama para tokoh mahasiswa yang memiliki pengaruh dalam kelompoknya masing-masing untuk menyatukan persepsi dan menggalang solidaritas bersama dengan menghidupkan tradisi intelektual demi menggagas masa depan bangsa yang lebih baik dan bermartabat.
* Penulis adalah Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Banda Aceh.
Referensi SErambi Indonesia
Monday 13 February 2012
KOP SURAT
Nomor : Istimewa
Lampiran : -
Hal : Kunjungan Rumah
Kepada Yth.
Bapak Muchtar orang tua dari Irman kelas X.1
di
Tempat
Assalamu’alaikum Wr. Wb
Yang bertanda tanga dibawah ini Kepala sekolah SMA NEGERI 1 Panga memberitahukan bahwa
terkait dengan permasalahan siswa disekolah maka kami akan mengadakan Kunjungan Rumah yang akan diselenggarakan pada :
Hari, tanggal : , Jum'at, 10
Februari 2012
Waktu : 09.00 sampai dengan selesai
Tempat : Desa Kuala Tuha
Keperluan : Mencari & menggali informasi
Demikian, atas perhatiaan dan kerjasamanya kami ucapkan terima
kasih
Wassalamu’alaikum Wr. Wb
Panga,
Kepala Sekolah
………………..
NIP.
LAPORAN KUNJUNGAN RUMAH
Nomor : 007/BK./X/2012
A. Identitas
1. Klien
Nama Siswa :
Kelas :
Agama : Islam
Alamat :
2. Orang Tua
· Nama
Ayah :
· Pekerjaan :
· Alamat :
· Ibu :
· Pekerjaan :
· Alamat :
B.
Tujuan Home Visit : Mencari dan menggali
informasi yang berhubungan
dengan masalah klien
C.
Hasil Wawancara :
·
D.
Kesimpulan :
1.
E.
Catatan :
Kasus terentaskan
pelaporan telah diadministrasikan
Panga,
Mengetahui
Kepala
Sekolah Guru
Pembimbing
.............................. Rahmat
Muzakir, S.Pd.I
NIP. 19551229 198503 1
005 NIP.
19830324 201103 1
KUNJUNGAN RUMAH
Nama
Klien :
Kelas/No.
Absen :
Agama : Islam
Alamat :
Pedoman Wawancara
1. Data identitas kedua
orang tua ( Nama, Pekerjaan, Alamat dll )
2. Kebiasaan Belajar klien
di rumah ( waktu, tempat, sendiri/bersama-sama dll )
3. Aktivitas klien ( di
rumah, masyarakat )
4. Kedekatan klien dengan
anggota keluarga ( Ayah, Ibu dan Saudara dll )
5. Apakah klien sering
terbuka mengemukakan permasalahannya, kepada siapa
6. Apakah orang tua pernah
mengecek buku/catatan ( Pelajaran,buku harian,HP dll )
Panga,
Mengetahui
Kepala
Sekolah Guru
Pembimbing
.............................. Rahmat
Muzakir, S.Pd.I
NIP. 19551229 198503 1
005 NIP.
19830324 201103 1 001
Subscribe to:
Posts (Atom)
